Dorong Pemanfaatan Data Daerah, Wamendagri: Seluruh Target Harus Sejalan dengan Prinsip Pemerintahan Bersih

Dorong Pemanfaatan Data Daerah, Wamendagri: Seluruh Target Harus Sejalan dengan Prinsip Pemerintahan Bersih

22 Mei 2025

Jakarta, 21 Mei 2025 – Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto, membuka secara resmi Seminar Nasional bertajuk “Tantangan Keterbukaan Informasi Publik melalui Penerapan SIPD dan JDIH serta Revitalisasi Peran PPID untuk Mendukung Pembangunan Daerah” yang diselenggarakan oleh Puskaha Indonesia bekerja sama dengan Hukum Online dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Acara ini dilaksanakan secara hybrid, dengan lebih dari 495 peserta daring dari PPID seluruh Indonesia dan 50 peserta luring dari perwakilan pemda, termasuk Sekda Provinsi Kalimantan Timur dan Riau.

Dalam sambutannya, Wamen menyampaikan bahwa tantangan pemerintah daerah saat ini sangat tidak mudah. “Target yang dihadapi luar biasa dasyat, terutama dalam mengawal program-program nasional. Seluruh target itu harus selaras dan seiring dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang bersih dan melayani,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya data sebagai aset vital dalam mendorong transparansi, meningkatkan kinerja, dan membangun kepercayaan publik. “Ikhtiar di tengah era digital ini mengawali akselerasi yang luar biasa. Semua pihak harus mampu memaksimalkan data untuk perencanaan, pelayanan, dan identifikasi kebutuhan masyarakat,” lanjut Wamen.

Acara ini diawali dengan pemaparan hasil kajian oleh Puskaha Indonesia dan Hukum Online terkait keterbukaan informasi publik di website pemerintah daerah, khususnya dalam aspek anggaran dan produk hukum daerah. Salah satu temuannya, masih banyak daerah yang tidak memperbarui data secara berkala, bahkan ada yang websitenya tidak bisa diakses. Namun di sisi lain, Kabupaten Mimika menjadi sorotan positif sebagai salah satu kabupaten dengan pengelolaan data JDIH terbaik dari sisi kemudahan akses, pembaruan data, hingga jumlah dokumen yang tersedia secara inklusif.

Beberapa daerah lain yang juga dinilai unggul dalam keterbukaan data antara lain Kabupaten Bireuen dan Aceh Tamiang. Di tingkat kota, Pekalongan, Bandung, dan Banjar tercatat paling transparan. Namun tantangan besar masih ada: 77% pemerintah kota belum memperbarui data anggarannya secara optimal, dan 82% website daerah tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, Hukum Online mencatat bahwa hambatan terbesar dalam keterbukaan informasi publik masih berasal dari tidak tersedianya informasi hukum daerah yang dibutuhkan pelaku usaha, seperti peraturan teknis dan perda terkait perizinan dan kemudahan berusaha. Banyak pemda belum memiliki sistem klasifikasi informasi yang baik, sehingga informasi yang mestinya mudah diakses justru tersembunyi atau tercecer.

Diskusi dilanjutkan bersama para narasumber, yaitu Penjabat Sekda Kabupaten Mimika, Koordinator Harian Stranas PK Sari Angraeni, Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Advokasi dan Literasi, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendagri, serta Koordinator Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi pada Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri

Dalam paparannya, Koordinator Harian Stranas PK menegaskan pentingnya reformasi sistem dan kolaborasi lintas aktor. “Sejak 2019, Stranas PK terus mendorong integrasi perencanaan dan penganggaran melalui SIPD sebagai bagian dari digitalisasi tata kelola yang lebih akuntabel. Optimalisasi data bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga sebagai upaya nyata pencegahan korupsi,” ujar Sari Angraeni.