“Partai politik yang kuat adalah syarat mutlak
demokrasi yang sehat.”
Pernyataan ini bukan sekadar kutipan akademik. Ia lahir dari refleksi mendalam
atas kenyataan politik Indonesia yang tengah bergulat antara idealisme
demokrasi dan realitas oligarki. Dalam konteks ini, partai politik bukan hanya
instrumen elektoral, melainkan pilar utama dalam menjaga integritas sistem
demokrasi.
Namun, tantangan yang dihadapi partai politik di
Indonesia tidaklah ringan. Menurut data KPK per April 2025, lebih dari 30%
pelaku tindak pidana korupsi berasal dari kalangan anggota DPR/DPRD dan kepala
daerah. Angka ini menunjukkan adanya kerentanan serius dalam proses rekrutmen
dan kaderisasi politik, yang sebagian besar dilakukan oleh partai politik.
Menyadari hal ini, Stranas PK menempatkan penguatan
integritas partai politik sebagai salah satu dari 15 aksi prioritas
pencegahan korupsi sejak 2023 dan dilanjut kembali dalam periode 2 tahun
kedepan, 2025–2026. Dalam aksi ini, salah satu agenda utamanya adalah penguatan
regulasi bantuan keuangan partai politik.
Negara Tidak Boleh Absen: Investasi untuk Demokrasi
Dalam diskusi pakar yang diselenggarakan Stranas PK
bersama Prof. Firman Noor dari BRIN 18 Juni 2025, ditegaskan bahwa negara perlu
hadir secara serius dalam membangun ekosistem partai yang sehat dan independen.
Tanpa dukungan negara yang memadai, partai politik akan terus bergantung pada
sumber daya yang tidak transparan yang pada akhirnya membuka ruang besar bagi
praktek politik transaksional dan oligarki.
Menurut Prof. Firman, banyak negara demokratis yang
menjadikan pendanaan publik terhadap partai sebagai bentuk investasi jangka
panjang terhadap demokrasi. Negara-negara dengan sistem partai yang kuat
umumnya memiliki:
- Regulasi pendanaan yang jelas dan
proporsional,
- Kewajiban transparansi dan
akuntabilitas,
- Mekanisme audit publik dan
keterbukaan informasi.
Sayangnya, saat ini bantuan keuangan negara kepada
partai politik di Indonesia hanya memenuhi kurang dari 0,1% kebutuhan operasional
partai. Hal ini menyebabkan partai-partai kerap menjalin ketergantungan pada
elite dan pemodal besar, yang memperkuat dominasi oligarki di hampir semua fase
politik: dari pencalonan, kampanye, koalisi, hingga pembentukan kebijakan.
Dari “Firma Politik” ke Partai Milik Publik
Fenomena partai sebagai “firma politik” yang bergantung
pada elit dan tidak memiliki akar ideologis kuat—harus segera diakhiri. Oleh
karena itu, revisi regulasi bantuan keuangan parpol yang diusulkan Stranas PK
bukan hanya bicara soal besaran dana, tapi juga desain kelembagaan partai yang:
- Mendukung kaderisasi demokratis,
- Memastikan demokrasi internal
berjalan,
- Mewajibkan pendidikan politik
untuk masyarakat,
- Melakukan pertanggungjawaban yang
transparan.
Sistem ini akan memperkuat Sistem Integritas Partai
Politik (SIPP) yang terdiri dari lima komponen: kode etik, demokrasi internal,
kaderisasi, rekrutmen terbuka, dan keuangan transparan. Implementasi komponen
ini tidak hanya akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik,
tapi juga mencegah korupsi sejak dalam sistem rekrutmen pejabat publik.
Menolak Ilusi Demokrasi
Demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui pemilu semata.
Tanpa partai politik yang sehat, pemilu bisa berubah menjadi prosedur kosong,
vote tanpa voice. Inilah yang disebut oleh ilmuwan politik sebagai “illusive
democracy”, sebuah demokrasi semu yang dikendalikan oleh segelintir elite.
Sebaliknya, demokrasi substantif menuntut partai
sebagai medium partisipasi rakyat yang sejati. Partai harus menjadi jembatan
antara aspirasi rakyat dan pengambilan keputusan di ruang negara.
Saatnya Menata Ulang
Langkah penguatan integritas partai politik yang saat
ini didorong Stranas PK adalah bagian dari tekad untuk mengembalikan partai
politik ke fitrahnya: sebagai anak kandung demokrasi, bukan anak emas oligarki.
Dengan
komitmen lintas sektor, kolaborasi akademisi, dan dukungan publik yang kritis,
kita bisa menghadirkan partai politik yang:
- Profesional,
- Ideologis,
- Transparan,
- Dan benar-benar mewakili rakyat.
Karena
tanpa partai yang sehat, demokrasi akan kehilangan jiwanya.
