Peningkatan Akuntabilitas melalui E-Audit dan kualitas HPS Konstruksi dalam perencanaan

Peningkatan Akuntabilitas Melalui E-Audit dan Kualitas HPS Konstruksi dalam Perencanaan

21 Januari 2025

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) kembali menjadi salah satu topik utama dalam rapat koordinasi antara KPK, LKPP, dan sejumlah mitra terkait. Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Sekretariat Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) yang juga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menekankan pentingnya implementasi e-audit dan peningkatan kualitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk konstruksi mulai dari perencanaan

Pahala menjelaskan bahwa e-audit, yang dirancang untuk memberikan pengawasan berbasis teknologi terhadap PBJ, merupakan salah satu capaian penting Stranas PK dalam mencegah potensi kecurangan dalam pengadaan pemerintah. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal implementasi e-audit di setiap tingkat pemerintahan menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini.

"Dengan e-audit, kita tidak hanya mengidentifikasi potensi penyimpangan, tetapi kedepannya juga akan dirancang untuk memberikan peringatan dini untuk mencegah korupsi. APIP memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengawasan ini berjalan optimal," ujar Pahala Nainggolan.

HPS Konstruksi dalam SIPD: Standarisasi untuk Efisiensi dan Transparansi

Selain e-audit, Pahala menyoroti pentingnya peningkatan kualitas HPS konstruksi dalam perencanaan. Kementerian PU telah mengembangan SIPASTI (Sistem Informasi Penyusnan Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi) untuk penyusunan HPS dan Stranas PK akan dorong untuk penggunaan untuk Pemerintah Daerah. Langkah ini dianggap sebagai salah satu strategi untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan dalam pengadaan proyek infrastruktur.

"Dengan HPS yang berbasis data dan terstandar, kita bisa memastikan bahwa penyusunan anggaran proyek konstruksi lebih akurat dan bebas dari manipulasi. Ini menjadi langkah penting untuk mencegah pemborosan dan praktik mark-up harga," jelas Pahala.

Kualitas HPS yang konsisten akan mempermudah evaluasi dan audit terhadap pengadaan konstruksi, sehingga tidak hanya menguntungkan pemerintah tetapi juga masyarakat.

Kolaborasi Antar Lembaga untuk Akuntabilitas yang Lebih Baik

Sebagai tindak lanjut, LKPP meminta agar KPK dapat memfasilitasi pertemuan dengan inspektorat K/L/D bersama dengan Kemendagri untuk memastikan implementasi e-audit. Hal ini disanggupi Pahala yang akan mengundang koordinasi via zoom.

Harapan untuk Masa Depan PBJ yang Lebih Transparan

Dengan penerapan e-audit dan peningkatan kualitas HPS konstruksi, Stranas PK dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Kedua inisiatif ini diharapkan dapat mendorong transparansi, meningkatkan efisiensi anggaran, dan mengurangi potensi kebocoran di sektor pengadaan.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Dengan teknologi dan pengawasan yang lebih baik, kita dapat menciptakan pengadaan barang dan jasa yang lebih bersih dan terpercaya," tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala LKPP melaporkan perkembangan terbaru implementasi e-katalog, termasuk peluncuran versi 6 yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi manipulasi harga dan anomali lainnya. LKPP juga memaparkan target migrasi penuh sistem sebelum Maret 2025 serta komitmen untuk memperluas konsolidasi pengadaan, yang telah terbukti menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK, termasuk Ketua KPK Setyo Budiyanto, yang memberikan masukan strategis terkait transparansi dan akuntabilitas dalam PBJ. Para peserta rapat, yang terdiri dari pejabat LKPP dan perwakilan dari tim govtech PT Telkom, sepakat untuk memperkuat sinergi lintas sektor demi mendukung implementasi aksi Stranas PK, termasuk diantaranya bekerjasama dengan direktorat penindakan.

Dengan komitmen bersama ini, diharapkan sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan bebas dari korupsi. Langkah ini sejalan dengan visi Stranas PK untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani.