Revisi Perpres 59/2019: Langkah Strategis Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Revisi Perpres 59/2019: Langkah Strategis Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

18 Maret 2025

Pemerintah terus berupaya memperkuat kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan. Dalam Rapat Terbatas yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, sejumlah keputusan penting telah diambil terkait revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019. Ratas selasa siang merupakan kelanjutan dari audiensi Stranas PK terkait pelaksanaan aksi pencegahan korupsi 2025-2026 yang melibatkan Kemenko Bidang Pangan sebagai pelaksana aksi pencegahan korupsi untuk aksi pertama yaitu pengendalian alih fungsi lahan sawah yang masuk dalam fokus satu sesuai amaha Perpres 54/ 2018, yaitu perizinan dan tata niaga.

Pokok-Pokok Hasil Ratas:

Revisi Perpres menggunakan mekanisme Pasal 66 Perpres No. 87 Tahun 2014 - bersifat mendesak. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan terkini serta memastikan efektivitas perlindungan lahan sawah berkelanjutan.
Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 12 Provinsi. Pemerintah akan segera menetapkan LSD di 12 provinsi, setelah sebelumnya hanya 8 provinsi yang memiliki LSD. Pemutakhiran data sebelum ditetapkan juga perlu dilakukan
Bappenas akan menyusun Stimulus Insentif bagi Petani. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ditugaskan menyusun skema insentif bagi petani sebagai bagian dari strategi mempertahankan lahan sawah dan mendukung kesejahteraan petani.

Hadir dalam ratas selasa siang diantaranya Menteri ATR / Kepala BPN , Menteri PPN/ Kepala Bappenas, dan pimpinan KPK.

KPK: Ini Bagian dari Aksi Stranas PK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Joko Pramono, yang hadir dalam ratas menegaskan bahwa revisi Perpres ini merupakan bagian dari Aksi Stranas PK. KPK telah mengawal kebijakan ini melalui kajian-kajian yang dilakukan, termasuk mengidentifikasi tantangan dalam menahan laju alih fungsi lahan sawah.

“KPK pernah melakukan kajian dan temuannya di antaranya adalah masalah insentif. Bentuk insentifnya belum clear, apakah berupa finansial atau non-finansial, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana keterlibatan pemerintah daerah,” ujar Agus Joko Pramono.

Pentingnya Insentif dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Hasil kajian KPK menunjukkan bahwa kurangnya insentif bagi pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab masih tingginya laju alih fungsi lahan sawah. Oleh karena itu, insentif menjadi aspek krusial dalam revisi Perpres 59/2019 agar pengendalian alih fungsi lahan dapat berjalan lebih optimal. Stranas PK akan terus mengawal implementasi kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor perizinan dan tata niaga, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

#StranasPK #PencegahanKorupsi #KetahananPangan